PADANG–Pusat Pengendalian Operasional Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana (Pusdalops Satkorlak PB) Sumatera Barat menginformasikan belum ada laporan kerusakan gempa 6,1 SR di Pulau Siberut pukul 08:11:57 WIB, Rabu (23/12/2009).

“Sekarang masyarakat sudah tenang, kerusakan belum ada laporan,” kata Ade Edward, Koordinator Pusdalops melalui pesan singkat ponsel (SMS) yang diterima PadangKini.com.

Ade mengatakan, Pusdalops mendapat informasi via SMS dari aparat Siberut. Informasi mengatakan gempa dirasakan masyarakat dua kali. Gempa pertama cukup keras membuat warga keluar rumah, namun tidak mengungsi.

“Tindak lanjut, dari gejala rangkaian gempa berturutan dengan selang kurang dari 1 jam dan magnitude mengecil, gempa tidak terlalu mengkhawatirkan,” katanya.

Meski begitu, kata Ade, Pusdalops Penanggulangan Bencana Sumatera Barat tetap siaga 24 jam penuh. Informasi dapat dimonitor dengan HT (Handy Talky) pada frequensi 156.725 MHz. (syof)

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia dinilai telah terjebak serta tidak memiliki visi dan kepedulian untuk melindungi rakyatnya, terutama anak dan remaja, dari bahaya rokok. Pemerintah dinilai cenderung mengutamakan industri rokok ketimbang kesehatan rakyatnya.

Demikian diungkapkan Ketua Komisi Nasional Pengendalian Tembakau FA Moeloek dalam jumpa pers di Gedung Kebangkitan Nasional Stovia, Jakarta, Minggu (11/10). “Pemerintah telah terjebak serta tidak memiliki visi dan kepedulian untuk melindungi rakyatnya dari bahaya rokok,” katanya.

Dalam roadmap industri rokok tahun 2007-2020 pemerintah, menurutnya, telah menargetkan peningkatan produksi rokok dari 220 miliar batang pada 2007 menjadi 240 miliar batang pada 2010 hingga 2015, dan terus meningkat menjadi 260 miliar batang pada 2015 hingga 2020.

Roadmap tersebut, menurutnya, bukan menolong kesehatan, tetapi justru menjerumuskan rakyat ke lembah kemiskinan, kebodohan, dan kehancuran masyarakat. “Dan, Indonesia menghabiskan Rp 180 triliun untuk biaya kesehatan akibat penyakit terkait tembakau atau 5,1 kali lipat pendapatan negara dari akibat cukai rokok,” katanya.

Lebih lanjut, Moeloek mengungkapkan, konsumsi rokok di kalangan remaja di Indonesia telah mengalami peningkatan 144 persen dalam kurun waktu sembilan tahun (1995 hingga 2004). Berdasarkan hasil dari sebuah penelitian, sebanyak 99,7 persen anak-anak Indonesia ternyata melihat rokok dari iklan rokok di televisi, sedangkan 76,2 persen remaja melihat iklan rokok di koran dan majalah. “Lebih dari 70 persen anak Indonesia terpapar asap rokok dan menanggung resiko penyakit akibat rokok. Maka itu, pemerintah perlu mengadakan larangan total iklan rokok,” katanya.
dari Kompas.com

karambia

Tuti Annur, pejabat pengendalian pencemaran udara di Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi DIY, mengatakan ruang khusus merokok itu akan dibangun di semua kantor pemerintah kabupaten dan kota, bandara, serta kantor instansi lain di lingkungan pemerintah provinsi. “Semua pembangunan ruang khusus merokok menggunakan dana dari hasil cukai rokok,” kata Tuti kemarin.

Pemerintah provinsi menerima pembagian hasil cukai rokok sebesar Rp 2,5 miliar. Pembangunan ruang khusus merokok dianggarkan sebesar Rp 831 juta. Tuti menjelaskan bahwa setelah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi DIY turun, instansinya akan segera merealisasi pembangunannya. “Begitu evaluasi dana APBD DIY turun, kami akan melakukan lelang,” tutur Tuti.

Menurut dia, ruangan berukuran 3 x 3 meter itu didesain sedemikian rupa agar muat untuk enam orang. Di dalamnya ada alat ex house dan filter. “Alat itu bisa berfungsi kalau orang yang merokok di dalamnya duduk. Kalau berdiri, maka alat tak berfungsi,” ujarnya.

Langkah itu diambil sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang pengendalian pencemaran udara. Peraturan itu akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur DIY. Tentang peraturan gubernur itu, biro hukum pemerintah provinsi hingga kini masih membuat drafnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DIY Bondan Agus Suryanto mengatakan bahwa berdasarkan data Dinas Kesehatan DIY, kematian akibat penyakit paru obstruksi kronik di Yogyakarta menduduki tempat keempat. “Belum lagi penyakit jantung yang juga sangat dekat dengan kebiasaan merokok,” ujarnya. BERNADA RURIT
diambil dari koran tempo edisi 3 Februari 2009